Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Maju, Bermutu, Berkarakter, dan Berdaya Saing dalam Kebersamaan Tahun 2025

Sosialisasi Bawaslu Provinsi Banten

Kepala Bagian Perencanaan, Kerjasama dan Humas BAKP Untirta dalam hal ini mewakili Pimpinan Universitas pada acara Sosialisasi Tatap Muka Kepada Stakeholder dan Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2018. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 dan kegiatan ini dilaksanakan oleh BAWASLU (Badan Pengawas Pemilihan Umum) mengadakan kegiatan sosialisasi yang bertempat di Hotel Le Dian, Jln. Jendral Sudorman No.88 Sumurpecung Kecamatan Serang Kota Serang Banten.

Acara dibuka pada Pukul 09.00 WIB oleh Dr. Didih Muhammad Sudi, M.Si. selaku Ketua BAWASLU Propinsi Banten, selanjutnya materi pertama disampaikan oleh Dr. Sulistio dari BAWASLU-RI yang menjelaskan tentang Perubahan Kelembagaan Bawaslu. Sementara materi kedua disampaikan oleh Dr. Didih Muhammad Sudi, M.Si. memaparkan tentang Tugas Bawaslu dan dari kedua pemateri tersebut dimoderatori oleh Dr. Nurhayati Solapari, M.H.

Pemateri yang pertama menerangakan mengenai perbedaan antara UU No 15 tahun 2011 dengan UU No 7 Tahun 2017 bahwa Panwaslu Kabupaten/Kota dibentuk paling lambat 1 bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai dan tidak ada masa jabatan yang pasti Panwaslu Kabupaten/Kota dinyatakan berakhir, paling lambat 2 bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan selesai dan Bawaslu yang mengangkat Panwaslu Kabupaten/Kota melalui SK Bawaslu Propinsi serta Bawaslu Kabupaten/Kota dibentuk pada saat masa jabatan Bawaslu Kabupaten/Kota periode sebelumnya segera berakhir.

Masa jabatan keanggotaan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama dan 3 atau 5 orang Bawaslu RI berwenang membentuk Bawaslu kabupaten/Kota

Sementara pemateri yang kedua menjelaskan tentang Tugas Bawaslu

UU No.10 tahun 2016

  1. Menerima, memeriksa dan memutuskan keberatan atas putusan Bawaslu Propinsi terkait Pulkada
  2. Mengkoordinasikanh dan memeantau tahapan pengawasan penyelenggaraan pemilihan (Pasal 22B)

UU No.7 Tahun 2017

Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap :

  1. Pelanggaran Pemilu dan
  2. Sengketa Proses pemilu (Pasal 93 huruf b)

Tugas Pencegahan

  1. Mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan dan pelanggaran pemilu
  2. Mengkoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu
  3. Berkoordinasi dengan instansi terkait dan
  4. Mengingkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Acara ditutup Pukul 13.00 WIB. (Agustiar-HMS)

Berita Terbaru Lainnya